JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan intensif di dua lokasi strategis terkait dugaan suap vonis lepas dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO) atau minyak goreng. Penggeledahan yang berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026 ini menyasar Kantor Ombudsman RI di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, serta kediaman anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, di kawasan Cibubur.
Direktur Penindakan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi bahwa dalam operasi tersebut tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah aset krusial. “Ada dokumen sama barang bukti elektronik yang kami sita,” ujar Syarief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menambahkan bahwa tindakan paksa ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) serta penuntutan dalam perkara korupsi minyak goreng yang sebelumnya membuahkan putusan lepas (ontslag).
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan panjang yang melibatkan petinggi Ombudsman. Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika sempat mangkir dari dua kali panggilan penyidik pada Mei 2025. Panggilan tersebut bertujuan untuk menggali keterangan terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) investigasi Ombudsman tahun 2022 mengenai dugaan maladministrasi penyediaan minyak goreng.
Menanggapi langkah hukum ini, pihak Ombudsman melalui Ketua Advokasi Hukum, Panji Jaya Laksana, sempat menyatakan bahwa pimpinan mereka memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 37 Tahun 2008. Namun, Kejaksaan Agung terus bergerak maju guna menelusuri dugaan aliran dana yang disinyalir menjadi motif di balik intervensi perkara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih melakukan analisis mendalam terhadap barang bukti elektronik yang disita guna memperkuat konstruksi hukum dugaan suap yang menjerat lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Comment